PU Siapkan Peta Konflik Pembangunan Infrastruktur

oleh Griya Jumat, 30 Agustus 2013

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Sosekling) Badan Penelitian dan Pengembangan tengah menyiapkan basis data yang akan selalu diperbarui. Bentuknya berupa peta konflik yang mencangkup hingga level kabupaten.

Demikian pernyataan Kepala Puslitbang Sosekling Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Lolly Martina Martief, di sela-sela acara kolokium, di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

“Tujuan pembuatan peta konflik agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur mencapai target. Lembaga litbang menyiapkan tools dan instrumen yang bisa dipakai pelaksana di lapangan. Pelaksana di lapangan dapat segera mengetahui kondisi yang akan dihadapinya dengan menggunakan data berupa peta konflik tersebut,” jelas Lolly.

Peta konflik ini merupakan hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Lampung (UNILA). Peta konflik ini akan dipublikasikan pada Hari Bakti Pekerjaan Umum.

Peta konflik merupakan salah satu program strategis di Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya menghasilkan output dan outcome infrastruktur. Tanpa adanya pengetahuan mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di suatu wilayah, maka outcome akan sulit tercapai.

Bukan perkara gampang menyelaraskan output dan outcome infrastruktur. Kementerian masih terkendala beberapa hambatan. Misalnya infrastruktur pemukiman, output-nya harus segera dibangun, tapi terlambat karena adanya konflik sosial pengadaan lahan. Kemudian, kalau sudah dibangun rusun, misalnya, malah tidak ada yang menempati.

“Rusun itu kumuh, dan terjadi karena tidak dihuni secara optimal. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia pengelolanya juga belum ideal. Ternyata, kalau mengelola rusun harus sama dengan mengelola apartemen. Pengelola harus diajarkan manajemen yang baik. Termasuk penghuninya. Penghuni yang biasa tinggal di rumah tapak harus disiapkan,” ujar Lolly.

Sementara infrastruktur air dalam usaha normalisasi sungai terhambat lantaran di atas bantaran sungai banyak hunian. Kemudian, isu-isu sosial pengadaan tanah, dan lain sebagainya.

Masalah-masalah seperti ini, lanjut Lolly, merupakan contoh sederhana peran Puslitbang Sosekling. Instansi ini dibentuk untuk melakukan riset seputar sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan menjadi lokasi pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan adanya data identifikasi latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan lokasi setempat, pembangunan infrastruktur dapat jauh lebih mangkus dan sangkil.