Pasar Properti Solo Jogja

  • Telepon
  • +62271-724811
  • Griya Solopos,
  • Jl. Adisucipto no 190, Solo

Tanah Magersari Harus Ditata Sejak Saat Ini

Tanah Magersari Harus Ditata Sejak Saat Ini
oleh Griya Kamis, 28 Maret 2013
ilustrasi

ilustrasi

JOGJA — Sejak diundangkannya UU Keistimewaan DIY, posisi Kraton terhadap tanah magersari menjadilebih kuat. Seharusnya kraton dan pemerintah mulai sekarang bisa mengatur tata kelola tanah magersari sehingga kepentingan rakyat bawah lebih terjaga.

Jika tata kelola tak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan konflik tanah akan menjadi bom waktu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja mencatat, dalam dua bulan terakhir setidaknya ada lebih dari tiga kasus konflik tanah Magersari. Tanah milik Kraton yang telah dikuatkan oleh UU Keistimewaan DIY itu bisa menjadi bom waktu bila tak ditangani secara serius.

Direktur LBH Jogja Syamsudin Nurseha menyatakan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir pihaknya menangani tiga kasus terkait konflik tanah Magersari. Itu baru yang ditangani LBH, di luar itu kasus serupa bermunculan di antaranya penggusuran warga di Jalan Suryawijayan Jogja.

“Yang kami tangani itu konflik di Jalan Brigjend Katamso, di Pasar Ngasem dengan kasus Hotel Quest, temuan kami sementara di Hotel Quest itu tanah Sultan Ground (SG) statusnya Hak Guna Bangunan (HGB),” terang Syamsudin, Rabu (27/3/2013).

Modus konflik pertanahan itu relatif serupa. Bermula dari penerbitan surat kekancingan oleh Lembaga Panitikismo yang mengurusi pertanahan di Kraton untuk pemilik usaha baru, sehingga menggusur rakyat kecil yang sebelumnya telah tinggal lama di tanah sengketa tersebut.

LBH memandang posisi Kraton atas tanah SG kini semakin kuat, karena UUK menyebut Keraton merupakan badan hukum atas tanah SG. Aturan itu dapat dengan mudah menggusur warga yang tak memegang surat kekancingan.

Kondisi tersebut menurutnya dapat menjadi bom waktu bila Kraton dan pemerintah tak memperhatikan kepentingan masyarakat sejak dari sekarang. Konflik akan mudah tersulut. Karenanya kata dia, harus ada aturan yang melindungi warga Jogja agar tak mudah tergusur dengan UUK tersebut.

Perlindungan itu dapat dituangkan dalam Perda Keistimewaan (Perdais) yang akan dibahas oleh DPRD DIY. “Karena itu kami minta masyarakat memantau benar Perdais ini terutama yang menyangkut nasib masyarakat secara langsung seperti soal tanah,” pungkansya.

Solusi lainnya kata dia, Kraton harus transparan terhadap rencana penggunaan tanah SG peruntukanya untuk apa serta siapa yang berhak menggunakan.

“Dalam hal ini, Keraton juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat terutama rakyat kecil, jangan asal menerbitkan surat kekancingan terutama untuk warga yang secara ekonomi sudah mampu. Dalam PP mengenai agraria saja diatur, warga mana yang jadi prioritas untuk menerima tanah dari negara,” jelasnya.

Tags:

Berita Terkini Lainnya

Pengembang Properti Maksimalkan Instagram untuk Kenalkan dan Pamerkan Produk

Pengembang Properti Maksimalkan Instagram untuk Kenalkan dan Pamerkan Produk

oleh Ivan Indrakesuma Sabtu, 30 Mei 2020

Griya190.com, JAKARTA–Instagram menjadi media paling populer di dunia. Desainer asal Amerika Ryan Korban salah satunya…

Kenormalan Baru, Angin Segar Bagi Bisnis Properti

Kenormalan Baru, Angin Segar Bagi Bisnis Properti

oleh Ivan Indrakesuma Sabtu, 30 Mei 2020

Griya190,JAKARTA—Wacana pemerintah menerapkan kenormalan baru untuk bangkit di tengah pandemi diharapkan membawa angin segar bagi…

Punya Modal? Beli Saja Rumah Seken

Punya Modal? Beli Saja Rumah Seken

oleh Ivan Indrakesuma Jumat, 22 Mei 2020

Griya190.com,JAKARTA–Punya dana tapi belum tahu akan digunakan untuk apa? Beli saja rumah seken karena sejumlah…

KPR Berubah, Begini Persyaratannya

KPR Berubah, Begini Persyaratannya

oleh Ivan Indrakesuma Selasa, 12 Mei 2020

Griya190.com, JAKARTA–Mimpi untuk mendapatkan properti atau rumah bakal kian mudah terwujud. Pengajuan kredit pemilikan rumah…

Ingin Ambil KPR, Perhatikan Dulu Hal-Hal Ini

Ingin Ambil KPR, Perhatikan Dulu Hal-Hal Ini

oleh Ivan Indrakesuma Senin, 11 Mei 2020

Griya190.com, JAKARTA–Pembiayaan perumahan dengan menggunakan skema kredit pemilikan rumah masih menjadi pilihan mayoritas para pencari…