Pengembang minta kelonggaran kebijakan koefisien bangunan

JAKARTA-Pengembang meminta pemerintah untuk membebaskan koefisien lantai bangunan (KLB) pada pembangunan rumah susun sejahtera milik (rusunami) untuk menghidupkan kembali program tersebut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengatakan pembebasan KLB itu akan memberikan subsidi kepada pengembang yang membangun rusunami di tengah kota.

“Harga tanah di tengah kota sudah mahal sehingga dengan adanya pembebasan KLB dapat mensubsidi harga tanah yang sudah mahal itu,” katanya hari ini (4/12).

Dia mengakui mati surinya program 1.000 menara rusunami oleh pemerintah dimanfaatkan oleh pengembang untuk membangun hunian vertikal yang membidik segmen menengah ke bawah.

“Pengembangan rusunami di Jakarta sempat terhenti karena terhambat masalah regulasi. Dari situ pengembang tahu ada pasar yang cukup besar untuk hunian dengan kisaran Rp200 juta hingga Rp400 juta, walaupun tanpa subsidi dari pemerintah,” ujarnya.

Setyo mengungkapkan sebenarnya anggota REI telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sekitar 258 menara rusunami, tetapi belum semuanya terbangun karena terkendala oleh regulasi yang simpang siur.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukinan Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menuturkan pengembang saat ini tidak bersemangat membangun rusunami karena birokrasi yang terlalu sulit. (yus)