Tanah Magersari Harus Ditata Sejak Saat Ini

ilustrasi

ilustrasi

JOGJA — Sejak diundangkannya UU Keistimewaan DIY, posisi Kraton terhadap tanah magersari menjadilebih kuat. Seharusnya kraton dan pemerintah mulai sekarang bisa mengatur tata kelola tanah magersari sehingga kepentingan rakyat bawah lebih terjaga.

Jika tata kelola tak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan konflik tanah akan menjadi bom waktu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja mencatat, dalam dua bulan terakhir setidaknya ada lebih dari tiga kasus konflik tanah Magersari. Tanah milik Kraton yang telah dikuatkan oleh UU Keistimewaan DIY itu bisa menjadi bom waktu bila tak ditangani secara serius.

Direktur LBH Jogja Syamsudin Nurseha menyatakan, dalam kurun waktu dua bulan terakhir pihaknya menangani tiga kasus terkait konflik tanah Magersari. Itu baru yang ditangani LBH, di luar itu kasus serupa bermunculan di antaranya penggusuran warga di Jalan Suryawijayan Jogja.

“Yang kami tangani itu konflik di Jalan Brigjend Katamso, di Pasar Ngasem dengan kasus Hotel Quest, temuan kami sementara di Hotel Quest itu tanah Sultan Ground (SG) statusnya Hak Guna Bangunan (HGB),” terang Syamsudin, Rabu (27/3/2013).

Modus konflik pertanahan itu relatif serupa. Bermula dari penerbitan surat kekancingan oleh Lembaga Panitikismo yang mengurusi pertanahan di Kraton untuk pemilik usaha baru, sehingga menggusur rakyat kecil yang sebelumnya telah tinggal lama di tanah sengketa tersebut.

LBH memandang posisi Kraton atas tanah SG kini semakin kuat, karena UUK menyebut Keraton merupakan badan hukum atas tanah SG. Aturan itu dapat dengan mudah menggusur warga yang tak memegang surat kekancingan.

Kondisi tersebut menurutnya dapat menjadi bom waktu bila Kraton dan pemerintah tak memperhatikan kepentingan masyarakat sejak dari sekarang. Konflik akan mudah tersulut. Karenanya kata dia, harus ada aturan yang melindungi warga Jogja agar tak mudah tergusur dengan UUK tersebut.

Perlindungan itu dapat dituangkan dalam Perda Keistimewaan (Perdais) yang akan dibahas oleh DPRD DIY. “Karena itu kami minta masyarakat memantau benar Perdais ini terutama yang menyangkut nasib masyarakat secara langsung seperti soal tanah,” pungkansya.

Solusi lainnya kata dia, Kraton harus transparan terhadap rencana penggunaan tanah SG peruntukanya untuk apa serta siapa yang berhak menggunakan.

“Dalam hal ini, Keraton juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat terutama rakyat kecil, jangan asal menerbitkan surat kekancingan terutama untuk warga yang secara ekonomi sudah mampu. Dalam PP mengenai agraria saja diatur, warga mana yang jadi prioritas untuk menerima tanah dari negara,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan